PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer mulai berlaku sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, yang kemudian diperkuat dalam UUD 1945 dan UUD Sementera tahun 1950.

Dengan demikian budaya demokrasi yang dipraktekkan dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sistem demokrasi parlementer, dalam budaya demokrasi ini, presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP). BP KNIP kemudian diperkuat oleh maklumat Wakil Presiden No. X, sehingga menjadi sebuah badan yang berwenang sebagaimana lembaga negara.

Awalnya, sistem kabinet ketika itu menggunakan sistem kabinet presidensial. Itu berarti para menteri diangkat oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden, dan diberhentikan oleh presiden. Tidak lama kemudian, sistem kabinet berubah menjadi sistem kabinet parlemen, yang berarti para menteri bertanggung jawab kepada DPR (Parlemen). Perubahan itu diusulkan oleh BP KNIP, yang kemudian diterima oleh Presiden. Presiden lalu mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang antara lain menegaskan bahwa “tanggung jawab adalah dalam tangan menteri”.

Pada periode ini berlaku 3 UUD yakni :

  1. UUD 1945, berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1946 s/d Desember 1949.
  2. UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 s/d 15 Agustus 1950.
  3. UUD Sementara tahun 1950 (UUDS 1950), berlaku sejak tanggal 15 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959.

Pada masa ini, budaya demokrasi kurang berjalan dengan baik. Hal itu bisa ditunjukkan oleh kenyataan-kenyataan berikut ini :

  • Lemahnya benih-benih demokrasi parlementer itu sendiri, yang memberi peluang bagi dominasi partai-partai politik dan DPR;
  • Usia kabinet masa itu tidak bertahan lama sehingga koalisi yang dibangun mudah rapuh dan pecah, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik nasional.
  • Para anggota partai tergabung dalam konstituante (dibentuk berdasarkan Pemilu tahun 1955), yang bertugas membentuk konstituante (UUD) dan dasar negara.

Pada masa parlemen ini telah terjadi 2 kali pemilu sejak satu dasa warsa Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1955.

Pemilu tahun 1955 

Pada masa tahun 1955 pemilu dilaksanakan dua kali yaitu :

  1. Pemilu I, tanggal 29 Desember 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR).
  2. Pemilu II, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante.

Pemilu tahun 1955 yang berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 diikuti 28 parpol yaitu :Masyumi, PNI, NU, dan PKI (4 parpol ini termasuk parpol besar), Perti, Parkindo, Partai Katolik, PSI, PSII, Murba, dan IPKI dan yang lain partai gurem (partai kecil).

Hasil Pemilu tahun 1955 

DPR hasil pemilu tahun 1955 berjumlah 272 orang (setiap anggota didukung oleh 300.00 suara). Ada 4 parpol yang mendapat suara mayoritas yaitu :

– Masyumi (60 wakil)

– PNI (58 wakil)

– NU (47 wakil)

– PKI (32 wakil)

Dan kursi yang lain tersebar di partai-partai lain.

Sekalipun sudah ada wakil rakyat hasil pemilu, tetap saja Indonesia kurang menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena pada anggota konstituante lebih mengutamakan kepentingan golongannya daripada kepentingan nasionalnya. Karena dalam keadaan bahaya maka dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan kembalinya RI ke dalam bentuk negara kesatuan, berlakulah UUD Sementara 1950 sebagai pengganti UUD RIS 1949. Negara menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana para menteri bertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyata untuk melakukan kegiatan politik, sehingga berakibat semakin banyak partai-partai politik yang bermunculan. Persaingan secara terbuka antarpartai sangat kentara dalam panggung politik nasional. Masing-masing partai berusaha untuk mencapai cita-cita politiknya. Akibatnya, pada penyelenggaraan pemilu yang pertama, sejak Indonesia diproklamirkan, sangat banyak partai yang menjadi kontestan pemilu. Sistem banyak partai ini berakibat pada kabinet baru yang akan berjalan, yaitu akan mantap apabila di dalamnya terdapat koalisi (Ukasah Martadisastra, 1987:144). Adanya koalisi antara berbagai partai yang besar ini dikarenakan tidak ada satu pun partai yang menang secara mayoritas mutlak. Efek negatifnya terhadap kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet dalam tempo singkat karena partai yang berkuasa kehilangan dukungan di parlemen. Akibat selanjutnya, program kerja kabinet yang bersangkutan tidak dilaksanakan.

 

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam bukunya Hukum Tata negara, dasar-dasarnya, memang sudah menjadi pandapat umum di dunia sampai sekarang ini bahwa adanya partai politik dalam negara demokrasi merupakan keharusan untuk mewujudkan hak rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri. Namun, dengan partai yang begitu banyak, tanpa adanya mayoritas mutlak dalam parlemen, sering berakibat instabilitas terhadap jalannya pemerintahan. Kenyataan itu mengakibatkan terjadinya sistem pemerintahan yang sangat buruk, bahkan menimbulkan perpecahan. Padahal UUDS itu sendiri memberikan landasan yang cukup bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, di mana di dalamnya memuat pokok-pokok bagi pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan sosial serta hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataannya Pancasila hanyalah merupakan pemanis pidato saja. Yang menonjol adalah individualisme dengan latar belakang kepentingan golongan atau partai.

 

Demokrasi politik dipakai sebagai alasan akan tumbuhnya oposisi yang destruktif. Demokrasi ekonomi tidak lagi untuk membebaskan kemiskinan, tetapi malah mengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburnya persaingan bebas. Demokrasi sosial bukannya menciptakan tata masyarakat yang bersih dari unsur-unsur feodalisme, malah semakin menutup kemungkinan rakyat banyak untuk menikmati kemerdekaan. Inilah yang menyebabkan macetnya tugas-tugas pemerintahan.

 

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakan hal yang merugikan. Salah satu buktinya adalah ketidak mampuan Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Yang menonjol adalah persaingan antarpartai politik dari golongannya, sehingga kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan. Dilihat dari kepentingan nasional tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno selaku kepala negara pada waktu itu mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan dan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menghendaki terbentuknya MPRS dan DPRS. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu pula dimulainya babak baru pelaksanaan demokrasi

NAMA:M.RIZZA.F

KELAS:2EA06

NPM:14210159

About rizzafebriantama

a relationship with fay
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s